Hukum Mengingkari Hadits Adalah

Hukum Mengingkari Hadits Adalah – Ash Syekh: Ya, kalimat ini diucapkan oleh sebagian Salaf. Ini bukan hadits dari Nabi, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, tetapi hanya kata-kata dari sebagian Salaf. Mereka bilang:

“Dia yang diam tentang kebenaran adalah setan bisu, dan dia yang berbicara dusta adalah setan yang berbicara.”

Hukum Mengingkari Hadits Adalah

Orang yang berdusta dan menyeru berdusta, maka dia termasuk setan yang berdusta. Adapun orang yang diam dari kebenaran padahal mampu, tidak memerintahkan kebaikan, tidak melarang kemungkaran, tidak berusaha mengubah hal yang perlu diubah, dan diam meski mampu berbicara, maka itu adalah mengatakan, bahwa dia adalah iblis bisu di antara manusia. Karena wajib bagi setiap mukmin untuk mengingkari kebatilan dan menyerukan hal-hal yang diperintahkan syariat. Jika dia mampu melakukannya, maka dia berhak, sebagaimana Allah jalla wa Allah berfirman:

Hr. Bukhari: 4789

“Dan pastilah di antara kamu ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebajikan, mengajak berbuat kebaikan, dan melarang berbuat kemungkaran. Dan inilah orang-orang yang beruntung.” (Alu Imran: 104)

“Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka secara lisan. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.” [HR. Al-Imam Muslim dalam Sahihnya.]

Meskipun ini tidak menjelaskan kepada kita kewajiban untuk menyangkal kejahatan sesuai dengan batas kemungkinannya. Dengan tangan, mulut, lalu hati. Oleh karena itu, orang yang diam tidak mau mengingkari keburukan, walaupun dia mampu, tidak ada yang menghalanginya, maka dia adalah setan yang diam Oleh : KH Hafidz Abdurrahman, Khadim Ma’had Syaraful Haramain PERTANYAAN : Bagaimana kedudukan hukum bagi orang yang mengingkari dan menentang…

Untuk memahami bagaimana hukum bagi mereka yang membangkang atau menentang kewajiban mendirikan khilafah kemudian dapat kembali ke tiga aspek: Pertama, dalil kewajiban mendirikan khilafah; Kedua, hukum mendirikan kekhalifahan; Ketiga, status orang yang meninggalkan dan melanggar kewajiban.

Dua Level Bidah Menurut Imam Asy Syatibi

Yang digunakan para ulama untuk membuktikan bahwa hukum mendirikan khilafah itu wajib dan dapat ditelusuri kembali kepada tiga hal:

Pertama, para Ijmaak Shahabat yang syari’ah sepakat bahwa wajib mengangkat pengganti Nabi untuk mengatur urusan dunia dan agama. Hal ini dapat dilihat dalam dua hal: Pertama, khotbah Abu Bakar pada saat kematian Nabi, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. yang berbunyi:

Maka semua yang hadir segera menerima khotbah tersebut, dan tidak ada yang menolaknya.[1] Kemudian mereka mulai memikirkan siapa yang harus diangkat sebagai khalifah.[2] Kedua, penunjukan Sahabat Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa’adah, yang kemudian dilanjutkan dengan sumpah setia umat Islam di Masjid Nabawi.[3]

Kedua, nash-nash Alquran yang memerintahkan kita untuk menerapkan sanksi hukum seperti potong tangan, [4] cambuk bagi pezina, [5] termasuk rajam dan kishash, [6] melatih pasukan untuk jihad [7] dan seterusnya, semua itu hanya bisa terwujud jika ada khalifah yang menjalankan hukum-hukum tersebut.

Hukum Hukum Tentang Khalifah Dan Amir Sementara

Oleh karena itu, hukum mengangkat khalifah dan mendirikan khilafah sama dengan hukum menerapkan amputasi, pencambukan, rajam, lumpur dan persiapan kekuatan atas.

Dalam hal ini, selain kaidah ushul, “Ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib”. juga terjadi pada iltizam yang statusnya sama dengan manthuqnya.

Semua ulama Ahlussunnah, Syi’ah, Khawaridh – kecuali mazhab an-Najadat – dan Muktazilah – kecuali mazhab al-Asham dan al-Fuwathi – sepakat bahwa keberadaan imam dan imam adalah wajib.

Pandangan ini dapat kita temukan misalnya dalam kitab Ghayat al-Maram, karya al-Amidi (1971: 364), as-Siyasah as-Syar’iyyah, karya Ibnu Taimiyah (1955: 161-162), dan Ma’ atsir al-Inafah fi Ma’alim al-Khilafah, karya al-Qalqasyandi (1964: I:2) dan kitab-kitab otoritatif lainnya.

Hukum Orang Yang Mengingkari Allah Bersemayam Di Atas ‘arsy Nya

Bahkan, Ibnu ‘Abidin menyebutnya sebagai ahamm al-wajabat (kewajiban yang paling utama),[11] dan al-Syatibi menyebutnya sebagai hukum yang ditetapkan berdasarkan aturan qath’i Syariah.[12]

Mengenai hukum mendirikan khilafah, para ulama tidak berselisih tentang status wajibnya. Dalam hal ini adalah fardhu kifaya, [13] yang didefinisikan oleh as-Syathib sebagai fardhu yang diarahkan pada semua, tetapi jika dilakukan oleh sebagian orang, maka fardhu tersebut gugur dari yang lain.[14]

Namun, as-Syathibi juga berpendapat bahwa dari statusnya sebagai hukum yang berkaitan dengan manusia dan hukum lainnya, fardhu kifaya harus berlaku secara umum untuk semua mukallaf, sehingga syarat umum – yang menyempurnakan manusia dan hukum secara khusus (yang berarti fard ‘ain). – dapat tetap tegak.

Bagian ini (fardu kifayah), lanjut as-Syathibi, sebenarnya melengkapi bagian pertama (fardu ‘ain), sehingga statusnya sama-sama dharuri (vital). Karena fardu ‘ain tidak dapat dilakukan kecuali dengan melakukan fardu kifayah.[15]

Zadul Ma’ad Jilid 5

Ia juga berpendapat bahwa fardhu kifayah pada umumnya disyariatkan untuk kebaikan bersama – yang ia contohkan seperti hukum khilafah, wizarah (penolong khilafah), niqabah (perwakilan pemimpin dalam majelis umat), qadha’ (peradilan). sistem), imama shalat (tuntunan shalat), jihad, pendidikan dan lain-lain – jika dianggap tidak ada atau ditinggalkan orang, maka sistem kehidupan manusia akan kacau balau.[16]

Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa pada dasarnya semua mukallaf tetap diwajibkan untuk fardu yang harus dipenuhi. Ada yang dalam keadaan muahhil, maka ia wajib melaksanakannya secara langsung. Namun bagi sebagian yang lain (ghair mu’ahhil), meskipun tidak dapat melakukannya secara langsung, mereka tetap wajib memperkenalkan orang yang mampu. Dengan demikian, mereka yang mampu wajib memenuhi kewajiban itu secara langsung, sedangkan mereka yang tidak mampu wajib mewakili seseorang yang mampu.[17]

Pertama, sebagai hukum syariah, keberadaan khilafah ini telah dinyatakan oleh para ulama sebagai hal yang vital (vital) dalam Islam. Inilah sebabnya sebagian ulama seperti Ibnu ‘Abidin, berdasarkan kitab Syarah al-Maniyyah, menyebut orang yang mengingkari kewajiban adanya kekhalifahan sebagai Mubtadi’ Yukafaru biya (sesat yang kesesatannya menyebabkan dia menjadi kafir). ), dengan catatan, jika tidak ada yang diragukan.[18]

Namun sebagian lainnya, karena Ikhtiyyah (lebih berhati-hati), tidak mau mengkafirkannya, padahal hukum itu dibangun atas dasar Ijmaak Sahabat. Alasannya, masih ada isykalat (berbagai kemungkinan).[19] Namun, intinya tetap bahwa ketidaktaatan terhadap hukum keberadaan khilafah dan kewajiban untuk mematuhinya adalah bid’ah, yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama Ahlussunnah atau lainnya, kecuali sekte bid’ah, seperti Khawarij (an. -Najadat) dan Muktazilah (al-Asham dan al-Fuwathi).

Hukum Meninggalkan Shalat

Kedua, mengenai hukum meninggalkan kewajiban menjalankannya, para ulama sepakat bahwa hukumnya haram dan orang yang meninggalkannya adalah berdosa dan harus dihukum.[20]

Namun tetap harus dibedakan bahwa ada orang yang tidak menunaikan kewajiban karena menolak hukum pendirian atau pendirian itu wajib, dengan orang yang tidak menolak hukum tetapi tidak tahu bagaimana cara mendirikannya.

Bagi orang yang tidak, karena menolak bahwa kewajiban itu tidak mengikat secara hukum, maka – menurut pendapat para ulama di atas – orang tersebut tidak hanya berdosa, tetapi juga termasuk dalam kategori bid’ah. Tetapi mereka yang tidak melakukannya karena mereka tidak tahu bagaimana melakukannya, dan pada saat yang sama mengakui bahwa menaati hukum itu wajib, dapat dibagi menjadi dua: orang awam dan ulama.

Secara umum, kesalahannya dapat dimaafkan karena belum pernah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya dan memerlukan ijtihad baru, sedangkan dia bukan seorang ulama apalagi mujtahid.

Hukum Kufur Nikmat Dalam Islam Yang Harus Diketahui

Bagi masyarakat umum, persoalan bagaimana menunaikan kewajiban itu tentu merupakan persoalan ghair ma’ruf, makanya dimaafkan. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan ulama yang memiliki ilmu cukup untuk melakukan ijtihad, namun dia tidak melakukannya. Oleh karena itu, dia tetap berdosa karena tidak menunaikan kewajiban, dan dia juga berdosa karena tidak memenuhi fardhu kifaya yang menjadi kewajibannya yaitu menambang atau merumuskan hukum untuk tata cara pemenuhan kewajiban tersebut. Tuhan memberkati.

[1] Ibnu ‘Abidin, Radd al-Mukhtar’ ala ad-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar, ed. As-Shaikh ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maujud and as-Shaikh ‘Ali Muhammad Mufawwadh, Maktaba Dar al-Baz, Mecca, cet. I, 1994, jilid II, hal.278.

[2] Ibnu ‘Abidin, Radd al-Mukhtar’ ala ad-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar, ed. As-Shaikh ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maujud and as-Shaikh ‘Ali Muhammad Mufawwadh, Maktaba Dar al-Baz, Mecca, cet. I, 1994, jilid II, hal.278.

[3] Ibn Qutaibah ad-Dainuri, al-Imamah wa as-Siyasah, Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, Egypt, print. terakhir, 1969, jilid I, hal.9.

Mengingkari Adzab Kubur Dengan Akal

[12] As-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul as-Shari’ah, ed. As-Syaikh ‘Abdullah Daraz dan al-Ustadz Muhammad ‘Abdullah Daraz, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.t. Jilid I, halaman 127.

[14] Naskah aslinya berbunyi: “Annahu mutawajjah ‘ala al-jami’, wa lakin idza qama bihi ba’dhuhum saqatha’ an al-baqin. Lihat, as-Syathibi, Ibid, vol.I, hal. 126.

[19] Al-Ghazali, al-Iqtishad fi al-I’tiqad, ed. Dr. ‘Ali Bu Mulhim, Dar wa Maktabah al-Hilal, Beirut, cet. I. 1993, hal. 271-272.

Afkar, 5, bahai agama, 1, Agraria, 1, Ahok, 2, analisa, 50, iman, 8, artikel, 13, bedah buku, 1, bencana, 23, berita, 47, breaking news, 228, breaking news, 8, Al-Islam Bulletin, 13, Kaffah Bulletin, 54, note, 5, fact-checking, 2, Corona, 122, muslihat, 1, Dakwah, 42, demokrasi, 52, Redaksi, 4, Ekonomi, 178, fikrah, 6 , Hukum, 12, Fokus, 2, Geopolitik, 6, Pergerakan, 5, Hukum, 87, ibroh, 17, Ideologi, 68, Indonesia, 1, Informasi HTI, 10, Informasi, 1, Inspirasi, 32, Internasional, 3 , Islam, 192, Kapitalisme, 23, perdamaian, 8, keluarga, 44, Keluarga ideologis, 2, kesehatan, 81, daya tahan, 2, khi, 1, Khilafat, 287, Khotbah Jumat, 3, Buku, 3, klarifikasi, 4 , Komentar, 76, Komunisme, 2, Konspirasi, 1, Perbedaan pendapat, 26, Korupsi, 39, Pidana, 1, Opini Hukum, 17, Liberal, 2, Pemblokiran, 24, Luar Negeri, 47, Pelajar, 3, Medsos , 5, migas, 1, militer, 1, Motivasi, 3, refleksi, 16, Bencana, 4, Muslimah, 81, Nafsiyah, 9, Dewan, 9, Nasional, 2 , Nasjo, 12, ngaji, 1, Opini, 3458, Opini Islam, 86, Opini Netizen, 1, Opini Tokoh, 102, Organisasi, 4, Mobil, 1, Pandemi, 4, Parenting, 3, Pemberdayaan, 1, Pemikiran, 19, Pendidikan, 108, Peradaban, 1, Peristiwa, 10, Pertahanan, 1, Pertanian, 2, Politik, 314, Politik Islam, 13, Kebijakan Khilafah, 1, Propaganda, 5, Ramadan, 3, Editorial, 3 , pemuda, 7, Refleksi, 5, Bedah Buku, 5, Rohingya, 1, Sains, 3 , santai sejenak, 2, sejarah, 69, sekularisme, 5, spiritualitas, 1, skandal, 3, sorotan, 1, sosial, 65, angka, 1, surat pembaca, 1, ceramah hadits, 8, kitab ceramah, 1 , Syari’ah, 44, Tadabbur al-Qur’an, 1, tahun baru, 2, Tanggal, 2, teknologi,

Jagalah Adab Berdoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *