Perluasan Kesempatan Kerja Dapat Ditempuh Melalui

Perluasan Kesempatan Kerja Dapat Ditempuh Melalui – Upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan pemerataan akses layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, zonasi merupakan salah satu strategi pemerintah yang lengkap dan terpadu. Kebijakan yang diterapkan sejak tahun 2017 ini telah melalui kajian yang cukup panjang dan telah mempertimbangkan rekomendasi dari berbagai lembaga yang kredibel. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.

Perluasan Kesempatan Kerja Dapat Ditempuh Melalui

“Sistem zonasi ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan di bidang pendidikan yang telah kita laksanakan dalam dua tahun terakhir. Tujuannya untuk mengurangi, bila perlu menghilangkan ketimpangan mutu pendidikan, khususnya pada sistem persekolahan,” kata Mendikbud.

Rencana Strategis Balitbang 2018 2023

Selama ini, menurut Mendikbud, telah terjadi kesenjangan antara sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggulan atau favorit, dan sekolah yang dianggap kurang baik. Terdapat sekolah yang dipenuhi siswa yang prestasi belajarnya tergolong baik/tinggi, dan umumnya memiliki latar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sedangkan di ekstrim yang lain, sekolah memiliki siswa yang prestasi akademiknya rendah/kurang, dan umumnya berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, ada pula fenomena siswa yang tidak bisa menikmati pendidikan di dekat rumahnya karena faktor prestasi akademik. Mendikbud menilai hal itu tidak benar dan dianggap tidak tepat mengingat asas keadilan.

“Sekolah umum menghasilkan layanan publik. Pelayanan publik harus memiliki tiga aspek, yang pertama adalah non-rivalry, non-excludability, dan non-diskriminasi. Jadi, tidak boleh ada persaingan yang berlebihan, tidak ada pengecualian bagi orang/kelompok tertentu, dan tidak ada praktik diskriminatif. Sistem yang dikembangkan selama ini belum memenuhi tiga syarat sebagai pelayanan publik,” jelas Muhadjir.

Dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit terlihat memperparah perbedaan dan memperlebar jurang pemisah. Menurut Mendikbud, hal ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Untuk itu, implementasi kebijakan zonasi memerlukan dukungan semua pihak demi tujuan besar jangka panjang. “Ini soal persepsi, dan soal mentalitas. Oleh karena itu, sistem zonasi ini juga bagian dari upaya kita merevolusi mentalitas masyarakat, khususnya persepsinya terhadap pendidikan,” ujar Mendikbud.

Berdasarkan evaluasi tahun lalu, ada beberapa kabupaten/kota/provinsi yang belum sepenuhnya memenuhi peraturan zonasi. Berbagai penyesuaian diperlukan dalam pelaksanaannya, terutama mengenai perubahan zona. Mendikbud berharap akhir Juli 2018 Kemendikbud sudah bisa duduk bersama dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB tahun ini. “Kita akan sinkronkan penerapan sistem zonasi oleh masing-masing daerah. Saya berharap tahun depan sistem penerimaan siswa baru tidak ribut karena sudah direncanakan jauh-jauh hari. Mungkin tidak ada pendaftaran lagi, tapi cukup penempatan, dan itu sudah diproyeksikan jauh-jauh hari,” kata Guru Besar di Universitas Negeri Malang itu.

Laporan Kinerja Tkpk Prov. Jateng 2013 By Sekretariat Tkpk Prov. Jateng

Terkait tindak lanjut pasca penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Mendikbud menyampaikan beberapa kebijakan kunci yang menyusul. Diantaranya adalah redistribusi guru, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan terkait pengelolaan sekolah. “Kalau ternyata ada sekolah yang kelebihan daya tampung, karena jumlah siswanya lebih sedikit dari jumlah sekolah, maka bisa dikelompokkan kembali,” ujarnya.

Mendikbud juga menegaskan, sistem zonasi juga sebagai upaya mencegah penumpukan SDM berkualitas di suatu wilayah. Serta mendorong peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemerataan mutu pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Kita bisa melihat tingkat sebaran guru, baik jumlah maupun tingkat kualifikasinya. Tidak boleh ada satu sekolah yang hanya memiliki satu guru PNS, dan sekolah lain yang memiliki guru PNS bersertifikat,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan kebijakan zonasi akan memberikan manfaat yang cukup luas dalam pemulihan sekolah. “Pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk memenuhi sarana prasarana, redistribusi dan pelatihan guru, serta pengembangan siswa. Ke depan, sistem zonasi tidak hanya untuk UN dan PPDB, tetapi secara komprehensif untuk mengoptimalkan potensi SD dan SMP. pendidikan,” jelas Dirjen Hamid.

Sistem zonasi, menurut Muhadjir, dapat menghadirkan populasi kelas yang heterogen, sehingga akan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran di kelas. Dia menekankan bahwa populasi dalam suatu kelas harus heterogen. “Salah satu arah dari kebijakan zonasi ini adalah untuk meningkatkan keberagaman siswa di sekolah, sehingga nantinya ada miniatur keberagaman di sekolah kita,” ujarnya.

Ukb Eko. 3.3

Mendikbud mengingatkan pentingnya penguatan tricenter pendidikan. Terwujudnya ekosistem pendidikan yang baik merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui kebijakan zonasi. Peran sekolah, masyarakat dan keluarga dipandang sama pentingnya dan menentukan keberhasilan pendidikan seorang anak. “Ini adalah inti dari ekosistem pendidikan. Tugas kita adalah membangun lingkungan pendidikan yang baik, dimana terjalin hubungan yang positif antara sekolah, masyarakat dan keluarga sesuai dengan filosofi bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara,” ujarnya.

Meskipun kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah dibagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan kerjasama antara pemerintah kabupaten, kota dan provinsi tidak dibatasi oleh sekat-sekat birokrasi. Setiap pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya diperbolehkan melakukan penyesuaian kebijakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada untuk pelayanan publik yang baik. “Zona ini melampaui wilayah administrasi. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama antara dinas pendidikan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk menetapkan zona. Dengan zonasi, pemerintah daerah sudah bisa melakukan perhitungan tentang alokasi dan distribusi siswa sejak lama. ,” jelas Mendikbud.

Kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang dikelola pemerintah daerah wajib menerima calon siswa yang bertempat tinggal di zona radius terdekat dengan sekolah sekurang-kurangnya 90 persen dari jumlah siswa yang diterima. Radius zona terdekat ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di wilayah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung kelompok belajar di masing-masing sekolah.

Dalam pasal 19, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengamanatkan kepada sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan tempat (kuota) dan menggratiskan biaya bagi siswa dari keluarga kurang mampu, sebesar minimal 20 persen untuk siswa dari jumlah siswa yang diterima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 pasal 53 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) di masyarakat. Sejalan dengan kebijakan zonasi, pemerintah juga terus menjamin hak masyarakat kurang mampu atas pelayanan dasar melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang menekan biaya pendidikan personal. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan jumlah dan komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tingkat Pengangguran Nasional Ditarget Turun Hingga 5,5 6,3% Di 2022

Seperti diketahui, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tiga tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan; angka IPM dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 70,8 pada tahun 2017. Kontribusi sektor pendidikan yang terlihat adalah peningkatan rata-rata lama sekolah dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017), serta angka harapan sekolah dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017). Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah meningkat dari 74,26 menjadi 82,84 (2017), dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah meningkat dari 59,35 menjadi 60,37 (2017).

Ombudsman RI mendukung penerapan zonasi untuk pemerataan pendidikan. “Kami mengapresiasi dan mendorong penerapan zonasi ini. Sistem sebelumnya, adanya pilih kasih sekolah tidak hanya menimbulkan ketidakadilan tetapi juga menjadi sumber korupsi dan membangun segregasi yang menurut saya sangat berbahaya,” ujar Komisioner Ombudsman, Ahmad Su’ adi.

Senada dengan Ombudsman, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), My Esti Wijayati mengatakan, zonasi merupakan bagian dari upaya menciptakan ruang kebebasan bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan akses yang layak. pendidikan. “Seperti dalam rapat kerja bersama kami tahun 2017, Mendikbud sudah menyampaikan konsep zonasi. Kami memang memandang sistem zonasi sebagai sistem yang baik yang bisa kita implementasikan secara lebih luas, dan tahun ini implementasinya jauh lebih baik. ,” dia berkata. (*)

Dalam rangka mempersiapkan sekolah memasuki era revolusi industri 4.0 dan memenuhi Nawa Cita ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggira secara lengkap Headline: Center for the Job Market didirikan sebagai jawaban atas permasalahan link and match dan ekosistem digital ketenagakerjaan yang menjadi keharusan dalam menghadapi era revolusi digital 4.0.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,

Isi: Jakarta Selatan, Kominfo – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Job Market Center didirikan sebagai jawaban atas permasalahan link and match dan ekosistem ketenagakerjaan digital yang menjadi keharusan dalam menghadapi era revolusi digital 4.0. efektif, terarah dan inklusif.” Labour Market Center harus dapat mengintegrasikan proses pelatihan, sertifikasi dan penempatan, memberikan informasi pasar tenaga kerja dan memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta start-up (perusahaan rintisan) yang berkembang di era sekarang ini. era digital,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Internal Labour Market Center di Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2021). Menaker Ida berharap layanan job matching dari Job Market Center ini dapat menjadi jawaban atas segala permasalahan tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikan dan ketidaksesuaian latar belakang tenaga pendidik dengan jenis pekerjaannya. Kedepannya, Menaker Ida menginginkan Labour Market Center menjadi hub sekaligus jendela depan Kemenaker dalam menangani semua permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. diharapkan melalui kerjasama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *